MENINGKATKAN MUTU KINERJA PMI KABUPATEN/KOTA DENGAN MUSYAWARAH KERJA PMI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

Sambutan Ketua PMI Provinsi Jawa Barat
 Bapak Irjen Pol. Purn. Drs. H. Adang Rochjana

PMI Kabupaten Bekasi - Bandung (03/12) PMI Kabupaten Bekasi menghadiri kegiatan Musyawarah Kerja PMI Provinsi Jawa Barat tahun 2019 bertempat di Markas PMI Provinsi Jawa Barat, Jl.Ir.H.Juanda, Dago - Bandung. Pada kegiatan kali ini dihadiri oleh pengurus PMI dan Kepala UTD PMI Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat. Musyawarah Kerja yang memang rutin dilakukan setiap satu tahun sekali ini menjadi ajang monitoring dan evaluasi kinerja selama satu tahun terakhir dengan menghadirkan target baru ditahun berikutnya. Mengusung tema "Meningkatkan Kompetensi SDM,  Kapasitas Pengurus, dan Akseptabilitas PMI Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat" harapan ini dihadirkan untuk penyamarataan kinerja PMI seluruh Kabupaten/Kota bersama pengurus sebagai pemangku kebijakan untuk tidak lagi bersaing antara satu sama lain.

Namun yang lebih diharuskan adalah untuk saling mendukung kepada PMI lainnya. Selain itu, Musyawarah Kerja juga dihadiri Dinas dan Intansi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bapak Irjen Pol. Purn. Drs. H. Adang Rochjana Berpesan kepada seluruh jajaran pengurus PMI Kabupaten/Kota bahwa dalam menjalankan organisasi PMI ini harus dengan penuh semangat dan harus saling bersinergi satu sama lain, baik secara internal dengan relawan, staff, dan utd PMI maupun dengan pihak Pemerintahan serta Intansi yang berkesinambungan dengan kinerja PMI saat pelayanan.

Kekuatan PMI saat ini sudah dibawah naungan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang "Kepalangmerahan" ditambah dengan turunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang "Kepalangmerahan" hingga kinerja PMI bisa lebih meningkat dan efektifitas benar-benar berdampak keseluruh aspek masyarakat, sehingga menjadi tabungan dan bekal akhirat kelak, khususnya kepada kita yang berada didalam Palang Merah Indonesia ini.

Peserta Musyawarah Kerja Provinsi Jawa Barat
Perwakilan PMI Kabupaten/Kota

Beberapa hal dilakukan evaluasi untuk kedepannya, untuk menjadi fokus kinerja PMI Kabupaten/Kota ke depan nya antara lain pertama, dalam UU Nomor 1 Tahun 2018 bab 4 tentang "Pendanaan" pasal 43 ayat (2) "Pendanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada : (a) APBD; dan (b) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." yang artinya diuraikan jelas dalam sambutan Gubernur Jawa Barat, yang saat Musyawarah ini diwakili oleh Ibu Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.H., S.E., M.Si (Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial) bahwa PMI merupakan Organisasi Nirlaba yang mendapatkan Dana Hibah dari APBD Rutin setiap Tahun dibandingkan dengan organisasi yang lainnya.Fokus poin kedua yaitu diharapkan pelaporan Pendanaan PMI Kabupaten/Kota memakai sistem PSAK45 yang memang dikhususkan untuk Organisasi Nirlaba. Poin yang ketiga yaitu transparansi penggunaan anggaran dari pihak desa, kecamatan, Kabupaten/Kota hingga ke Provinsi terhadap anggaran ataupun pelayanan PMI sudah terintergrasi dengan sistem aplikasi yang mudah diakses semua kalangan.

Kemudian poin yang ke empat bahwa pelaporan keuangan nantinya akan menggunakan sistem aplikasi keuangan yang saat ini sedang diproses oleh tim PMI provinsi Jawa Barat. Selanjutnya yang kelima sistem Pelayanan Masyarakat khususnya dibidang kesehatan akan segera disamaratakan sesuai standar yang berlaku sehingga sistem pelayanan PMI diseluruh Kabupaten/kota akan disertifikasi. serta pengembangan sistem pelayanan dengan aplikasi lainnya bisa dikembangkan oleh PMI masing-masing kabupaten/kota karena memang saat ini, mau tidak mau kita harus bisa mengikuti era industry 4.0 yaitu nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik.

Menyinggung Proses Sertifikasi dan standarisasi dalam Musyawarah Kerja Provinsi khususnya untuk Unit Donor Darah PMI di masing-masing Kabupaten/Kota dimana ini adalah bagian penting yang memang berhubungan langsung pasien rumah sakit. Sehingga sangat diharapkan UDD PMI bisa menerapkan standart yang sama sesuai peraturan BPOM agar pelayanan menjadi semakin baik. Saat ini yang sudah lulus Standarisasi di Provinsi Jawa Barat adalah UDD PMI Kota Bandung, Kemudian yang saat ini masih dalam proses adalah UDD PMI Kabupaten Bekasi dengan UDD PMI Kabupaten Cirebon.
 PMI Provinsi Jawa Barat mengharapkan UDD PMI yang sudah memiliki standarisasi nantinya akan membina dan membantu UDD PMI Kabupaten/Kota lainnya untuk bisa mendapatkan standarisasi dalam melakukan pengelolaan pelayanan kebutuhan darah untuk masyarakat yang membutuhkan.

Musyawarah Kerja PMI Provinsi Jawa Barat ini juga dipersiapkan untuk kegiatan Musyawarah Nasional yang akan dilaksanakan oleh PMI Pusat pada tanggal 16-18 Desember 2019. Musyawarah Nasional yang dilakukan oleh PMI Pusat sebagai proses Pemilihan Ketua PMI untuk masa Kerja 2019-2024. Maka berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan diskusi yang dipimpin Pak Adang Rochjana selaku Ketua PMI Provinsi Jawa Barat diikuti oleh semua pengurus yang dihadiri 26 PMI Kabupaten/Kota terpilihlah suara terbanyak untuk di bawa ke proses Musyawarah Nasional nanti mewakili Jawa Barat dengan calon ketua PMI periode selanjutnya atas nama Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. Dengan alasan memilih berdasarkan hasil musyawarah dan mupakat bersama, dengan harapan Ketua PMI Provinsi Jawa Barat pun mampu membawa semua aspirasi PMI Kabupaten/Kota agar kedepan PMI disetiap daerah menjadi lebih baik dan sejahtera.

Kegiatan Musyawarah Kerja PMI Provinsi Jawa Barat, diakhiri dengan penandatanganan kesepatan bersama suara PMI Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat untuk Musyawarah Nasional Tahun 2019.

(Ahmad S)